Bentrok berdarah itu telah berlalu. Mediasi sementara telah disepkati. Kawasan Priok kembali tenang. Meski begitu banyak pelajaran berharga yang bisa jadi cermin.
Militeristik
Satpol PP dan Polri adalah aparat sipil. Tapi seringkali bertindak militeristik. Malah lebih militer dari militer. Padahal militer asli TNI, sejak era reformasi telah ‘dilucuti’ perannya di masyarakat, walaupun Kodam, Kodim, Koramil, dan Babinsa masih tetap ada. Artinya wajah militeristik seharusnya sudah tak boleh lagi bertatapan dengan masyarakat sipil.
Tapi bentrok di Priok memerlihatkan luar biasanya wajah militer Satpol PP dan Polri. Mereka seperti pasukan perang yang siap menggempur lawan. Bahkan ‘lawan’ yang sudah tak berdaya pun diajar sampai babak belur, sesuatu yang sebenarnya dalam tradisi perang oleh militer asli pun harusnya dihindari.
Tak heran, meski bentrok Priok telah usai, Satpol PP justru kini masih ‘babak belur dihajar’ masyarakat sipil. Peran dan fungsinya dipertanyakan. Malah banyak yang minta dibubarkan. Soalnya kegarangan Satpol PP tidak kali ini saja terjadi; dalam banyak ‘proyek’ penggusuran, wajah Satpol PP benar-benar seram. Tak heran banyak yang menyebut mereka preman berbaju dinas.
Memang, salah satu unsur militer direpresentasikan oleh seragam. Dan seragam Satpol PP lebih mirip seragam militer, misalnya dilihat dari sepatu laras panjang yang dipakai saat operasi lapangan. Belum lagi helm dan tameng, serta pentungan.
Tapi memang wajah militer masih banyak digemari oleh berbagai elemen masyarakat kita. Satpam, Hansip, Satgas Parpol, ormas atau sekolah-sekolah tertentu, masih bangga memakai seragam mirip militer. Mengapa? Mungkin ada wajah gagah di balik seragam itu. Tapi bagi saya itu cermin kuasa fisik. Dalam militer ada kuasa, dalam fisik ada kuasa.
Kuasa juga direpresentasikan oleh senjata. Batu, ketepal, pentungan, golok, parang, samuarai, gas air mata, bom molotov, water canon, senapan, meriam dan tank adalah lambang kuasa. Maka mereka yang bersenjata punya kuasa.
Dalam konteks ini, masyarakat pun tak lepas dari tarikan godaan kuasa. Maka jangan heran, meskipun yang menjadi korban awal adalah warga Priok, tapi pada akhirnya korban jiwa dan korban luka terbanyak justru di pihak Satpol PP. Karena senjata masyarakat juga ikut bicara.
Kuasa Perintah
Tapi lebih dari sekedar fisik dengan seragam dan senjatanya, sesungguhnya kuasa yang lebih digjaya adalah kepemimpinan. Bentrok fisik yang berdarah-darah itu terjadi karena ada perintah, dan perintah adalah wilayah pemimpin.
Meski tak terlihat galak, bahkan banyak yang terlihat murah senyum, tapi sekali perintah dikeluarkan pemimpin, segalanya bisa terjadi termasuk yang mengerikan. Dan bentrok Priok terjadi lebih karena kuasa perintah.
Yang satu mengeluarkan perintah menggusur, mengosongkan, menertibkan; sedang yang satu memerintah bertahan dan mempertahankan diri. Dalam konteks ini, tidak arif jika kita sekedar menyalahkan mereka yang bentrok. Mereka rakyat biasa. Rakyat kecil, bergaji kecil.
Mereka bentrok karena ada perintah. Dan mari kita perhatikan, bagaimana ketika perintah mundur dan pengosongan dikeluarkan. Semuanya berlalu begitu saja. Dan kemudian perhatian juga ketika para pemimpin berembuk mencari kata sepakat; maka kita pun bertanya penuh sesal, mengapa para pemimpin itu baru berembuk menemukan solusi setelah darah mengalir deras dan nyawa tertebas?
Apakah ini juga bagian dari reinkarnasi kepemimpinan masa silam yang membutuhkan ritual tumbal darah dan nyawa? Atau, jangan-jangan ini juga bagian dari upaya pengalihan isu dari skandal-skandal besar yang membelit penguasa?
Apapun motifnya, yang harus bertanggungjawab adalah para pemimpin, pemegang kuasa perintah. Dari merekalah bentrok digerakkan. Tapi pikiran seperti ini tak akan menemukan jawaban. Selalu ada celah bagi pemimpin untuk mencari kambing hitam. Dan pasti ketemunya pada level anak buah. Seolah ada rumus baku: pemimpin tak pernah salah. Posedurnya sudah ada, kesalahan terjadi akibat penyelewengan di lapangan.
Maka teriakan di jalan dan poster agar sang pemimpin mundur, tak akan terjawab. Itulah yang akan terjadi pada bentrok Priok. Dan itu yang sudah terjadi pada skandal Bank Century, skandal Gayus, dan sejenisnya. Meskipun kuasa perintah tak bisa dibantah, tapi jika ada salah dalam perintah, penguasa tak bisa boleh disalahkan.
Kuatnya Kepercayaan
Satpol PP kena batunya. Itu salah satu komentar atas bentrok Priok. Memang, selama ini Satpol PP selalu menang dalam “perang” di medan penggusuran. Tapi tidak di Makam Mbah Priok. Sebab, di Koja Priok itu tak sekedar menyangkut sengketa lahan dan bangunan, melainkan juga berurusan dengan persoalan “iman” atau kepercayaan keagamaan.
Oleh separuh masyarakat, makam Mbah Priok dianggap keramat. Malah ada yang berkata sebagai paku bumi Jakarta, karena itu jika makam itu digusur, Jakarta akan tenggelam.
Benarkah? Bagi iman dan rasionalitas sebagain lainnya, itu tak masuk akal. Bahkan dianggap syirik. Bacalah salah satu komentar yang muncul di situs jejaring sosial ini: “Verdinglichung: menghormati yang wafat berkembang jadi mengkeramatkan makam, merindukan Yang Suci berkembang jadi memuja berhala.”
Tapi karena bagi sebagian masih menganggap bahwa makam keramat itu jadi bagian dari keimanan, maka apapun ditempuhnya untuk menjaganya. Maka tak heran jika ‘semngat jihad’ dalam mempertahankan makam itu begitu menggelora!
Meski tidak sama persis, semangat iman-lah yang menggerakkan para jihadi dalam berbagai peristiwa yang kemudian disebut sebagai aksi terorisme itu. Kekuatan iman atau jihad yang berkobar, tak akan bisa dilawan!
Oleh karena itu pendekatan kuasa tak akan pernah bisa menyelesaikan masalah seperti ini. Perlu pendekatan humanistik, kultural, dan kemanusiaan.
Jadi kuasa fisik, senjata, dan perintah; tak akan bisa menyelesaikan masalah secara cerdas! [*]
Mohammad Nurfatoni
Artikel ini telah dimuat Majalah MUSLIm edisi April 2010
Tidak ada komentar:
Posting Komentar